Catatan Kuliahnya Nilna

Pelatihan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Program KKN-2)

Nilna R.Isna — Mon, 25 Jul 2011 09:18:32 +0000

Judul Utama Program KKN :

“Pemberdayaan Hidup Bersih Sehat Berbasis Masyarakat di Korong Campago, Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.”

Analisis Situasi

Korong Campago, Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Korong Campago merupakan salah satu dari 12 korong yang ada di Nagari Campago. Secara geografis, korong Campago berada di wilayah bagian barat Nagari Campago.

Batas-batas Korong Campago antara lain :

Utara : Korong Kampung Pauh

Timur : Batang Nareh Korong Padang Manih

Barat : Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau

Selatan : Korong Bayua dan Korong Sungai Jilatang

Jumlah penduduk Korong Campago mencapai lebih kurang 1.200 orang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 300 KK dan jumlah rumah sebanyak 200 rumah. Adapun sarana dan prasarana Korong Campago terdiri dari 6 buah musholla, 2 buah mesjid, 1 buah Sekolah Dasar, 1 buah lapangan bulu tangkis, dan 1 buah puskesmas pembantu dengan 2 buah posyandu. Sebagian besar perekonomian penduduk berasal dari pertanian. Kelompok Tani di Korong Campago bernama Campago Saiyo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Korong Campago diketahui bahwa dari segi kesehatan, masyarakat masih membutuhkan beberapa pemahaman tentang cara hidup sehat serta masih kurangnya pasrtisipasi masyarakat terhadap upaya-upaya kesehatan masyarakat. Atas dasar analisa situasi tersebut, maka mahasiswa KKN yang berasal dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merumuskan program “Pemberdayaan Hidup Bersih Sehat Berbasis Masyarakat di Korong Campago, Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.”

Perumusan Masalah

Kurangnya pengetahuan siswa SDN 02 V Koto Kampung Dalam mengenai Perilaku Hidup Bersih Sehat

Pemecahan Masalah

Pelatihan Perilaku Hidup Bersih Sehat di SDN 02 V Koto Kampung Dalam

Tujuan Program

Meningkatkan pengetahuan siswa SDN 02 V Koto Kampung Dalam mengenai Perilaku Hidup Bersih Sehat.

Manfaat Program

Siswa mendapatkan pengetahuan mengenai Perilaku Hidup Bersih Sehat serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program

Waktu : 24 Juli – 7 Agustus 2010

Tempat : SDN 02 V Koto Kampung Dalam

Materi Program

a. Cuci Tangan Pakai Sabun

Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih, sebagai bagian dari ritual keagamaan, ataupun tujuan-tujuan lainnya.

Mencuci tangan baru dikenal pada akhir abad ke 19 dengan tujuan menjadi sehat saat perilaku dan pelayanan jasa sanitasi menjadi penyebab penurunan tajam angka kematian dari penyakit menular yang terdapat pada negara-negara kaya (maju). Perilaku ini diperkenalkan bersamaan dengan isolasi dan pemberlakuan teknik membuang kotoran yang aman dan penyediaan air bersih dalam jumlah yang mencukupi.

Dengan mencuci tangan, penyebaran kuman-kuman yang ada di tangan dapat dicegah. Kuman-kuman tersebut dapat disebarkan melalui beberapa cara, antara lain :

Melalui air atau makanan yang sudah terkontaminasi
Melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin
Melalui tangan yang kotor yang sudah terkontaminasi
Melalui benda-benda lain yang sudah terkontaminasi
Melalui cairan tubuh seperti darah milik orang lain yang sakit

Jika tangan seseorang terkena kuman yang berasal dari salah satu sumber seperti yang telah disebutkan di atas, maka ia dapat terinfeksi oleh kuman tersebut hanya dengan menyentuhkan tangannya ke mata, hidung atau mulutnya. Infeksi kuman tersebut merupakan tahap awal timbulnya penyakit.

7 langkah mencuci tangan antara lain :

Basahi kedua telapak anda dengan air mengalir, lalu croot kan sabun ke telapak usap dan gosok dengan lembut pada kedua telapak tangan.
Gosok masing- masing pungung tangan secara bergantian.
Jari jemari saling masuk untuk membersihkan sela-sela jari.
Gosokan ujung jari (buku-buku)dengan mengatupkan jari tangan kanan terus gosokan ke telapak tangan kiri bergantian.
Gosok dan putar ibu jari secara bergantian.
Gosokkan ujung kuku pada telapak tangan secara bergantian.
Terakhir, menggosok kedua pergelangan tangan dengan cara diputar dengan telapak tangan bergantian. Setelah itu bilas dengan menggunakan air bersih dan mengalir, lalu keringkan degan handuk.

4 hal yang benar dalam mencuci tangan adalah :

Gunakan sabun.
Mencuci tangan di bawah air yang mengalir.
Cuci seluruh permukaan tangan, termasuk pergelangan, telapak, punggung tangan, jari-jari, dan di bawah kuku.
Keringkan tangan dengan handuk dengan cara menepuk-nepukkan handuk atau lap tangan, hindari menggosok agar kulit tidak merekah dan pecah, gunakan handuk sekali pakai jika memungkinkan.

Berikut 10 kondisi wajib mencuci tangan :

Sebelum mempersiapkan dan menyantap makanan
Sebelum mengobati luka dan merawat orang sakit
Sebelum menggunakan atau melepaskan lensa kontak (contact lenses)
Sesudah dari kamar mandi dan kamar kecil
Sesudah memasak makanan mentah, seperti daging, ayam, atau ikan.
Sesudah mengganti popok
Sesudah bersin atau batuk
Sesudah bermain atau menyentuh binatang
Sesudah mengurus sampah
Sesudah merawat orang sakit

Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sangat diperlukan. Derasnya air yang mengalir mampu membersihkan kuman. Berbeda dengan mencuci tangan dalam tembala atau kobokan. Praktek mencuci tangan seperti itu tidak dianjurkan karena air dalam keadaan diam dan digunakan untuk mencuci tangan yang kotor justru menjadi tempat berkumpulnya kuman penyakit dan menempel lagi saat tangan diangkat dari wadah tersebut. Membersihkan tangan dengan sabun membantu untuk melepaskan lemak, minyak, dan protein di mana zat-zat ini merupakan bagian dari kotoran organik.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah membersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik berisi alkohol atau non alkohol. Namun, cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol tidak efektif membunuh bacteria lain seperti e-coli penyebab diare dan salmonella penyebab demam tipus. Mencuci tangan dengan antiseptik baru dianjurkan apabila keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengakses air dan sabun, seperti dalam ketika dalam perjalanan. Selain dengan antiseptik, juga dikembangkan mencuci tangan menggunakan tisyu basah. Beberapa tisu basah telah mengandung wewangian beralkohol, antibakteri, dan minyak almond agar kulit tangan tidak kering. Namun, menurut Hendrawan Nadesul, tisu basah tidak baik untuk mencuci tangan karena hanya mengembalikan kuman bolak-balik di tangan.

b. Kesehatan Gigi dan Gusi

Anatomi Gigi dan Gusi

Macam-macam gigi berdasarkan bentuk dan fungsinya:

Gigi seri
Gigi taring
Gigi geraham

Macam-macam gigi berdasarkan masa tumbuhnya :

Gigi susu atau gigi sulung
Gigi tetap

Gusi yang sehat berwarna merah muda, namun adakalanya berwarna agak kecoklatan karena mengandung pigmen. Gusi melekat erat di sekitar mahkota gigi, tipis, mengkilap, dan tidak menggelembung.

Macam-macam penyakit gigi dan mulut:

Gigi keropos/berlubang
Radang gusi: gusi yang memerah dan mudah berdarah bila disentuh
1. Karang gigi: lapisan keras pada leher gigi akibat endapan sisa makanan yang mengeras.

Pencegahan penyakit gigi dan mulut:

Hilangkan plak dengan sikat gigi teratur minimal 2 kali sehari
Gunakan pasta gigi yang mengandung fluor untuk menguatkan gigi
Gunakan zat pewarna plak untuk melihat apakah gigi sudah bersih
Pilihlah sikat gigi berbulu halus, permukaan datar, dan kepala sikat kecil
Hindari makanan yang dapat merusak gigi seperti permen dan coklat.
Pilihlah makan yang dapat menyehatkan gigi seperti buah dan sayuran
Bila gigi terasa ngilu segera periksakan ke dokter
Hindari kebiasaan sering menggigit jari, pensil, bibir, membuka botol dengan gigi
Periksalah ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali

Cara menyikat gigi yang baik dan benar adalah sebagai berikut :

1) Letakkan posisi sikat 45 derajat terhadap gusi

2) Gerakan sikat dari arah gusi kebawah untuk gigi rahang atas (seperti mencungkil)

3) Gerakan sikat dari arah gusi ke atas untuk gigi rahang bawah

4) Sikat seluruh permukaan yang menghadap bibir dan pipi serta permukaan dalam dan luar gigi dengan cara tersebut.

5) Sikat permukaan kunyah gigi dari arah belakang ke depan.

c. Kebersihan Lingkungan

Kesehatan dapat diwujudkan jika lingkungan juga sehat yaitu dengan cara:

Rumah yang memenuhi syarat rumah sehat
Adanya air bersih dan air sehat
Air bekas dibuang melalui saluran pembuangan yang memenuhi syarat
Jamban keluarga dipelihara dengan baik
Membuang sampah dengan benar

Rumah Sehat

Syarat rumah sehat secara sederhana antara lain:

Memiliki ruangan terpisah untuk keperluan sehari-hari dan mempunyai ukuran yang memadai.
Tersediannya air bersih, saluran pembuangan limbah, tempat sampah, jamban, dan saluran pembuangan air hujan.
Kamar-kamar harus mempunyai jendela dan terdapat ventilasi serta dibuat menghadap arah angin. Jendela kamar selalu di buka pada siang hari.
Pertukaran udara dalam rumah harus lancar.
Pada pagi hari, sinar matahari dapat masuk dan pada malam hari terdapat penerangan yang cukup untuk membaca.
Dinding dan lantai harus kering dan tidak lembab.
Asap dapur mempunyai jalan keluar melaui lubang-lubang langit-langit.
Halaman rumah harus selalu bersih dan halaman ditanami dengan tanaman yang bermanfaat.
Jika terdapat kandang peliharaan hewan ternak, jaraknya lebih dari 10 meter dari rumah.
Tidak terdapat jentik-jentik, nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus.

Air Bersih dan Air Sehat

Air bersih adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna (tampak bening), tidak berasa, dan tidak tampak adanya kotoran, serangga, dan kuman.

Sumber air bersih dapat diperoleh dari:

Sumur pompa tangan.
Sumur gali tertutup.
Mata air yang dirawat atau dari air perpipaan.
Penampungan air hujan, jika tidak ada sumber lain.

Air sehat adalah air yang sudah dimasak, dan dalam pemeriksaan mikroskop tidak mengandung bibit atau kuman penyakit dan tidak mengandung zat kimia yang berlebihan.

Pembuangan Air Limbah

Air limbah atau air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai, dan danau. Air bekas jika tidak dibuang dapat:

Mengganggu kesehatan.
Mengganggu pemandangan.
Menimbulkan bau busuk.
Menjadi sarang nyamuk yang dapat menularkan penyakit.
Mencemari sumber air minum.
Mengurangi jumlah tanah yang seharusnya dapat digunakan.

Jamban Keluarga

Cara menggunakan jamban yang benar:

Setelah jamban dipakai, saluran jamban disiram denagn air hingga tidak ada kotoran.
Sediakan air yang cukup untuk cebok dan menyiram lubang jamban kemudian gunakan sabun untuk mencuci tangan.
Bila keluar dari toilet, kita harus yakin bahwa jamban telah bersih.

Sampah

Sampah adalah benda-benda bekas yang tidak terpakai lagi. Macam-macam sampah antara lain :

Sampah anorganik/kering adalah sampah yang tidak dapat megalami pembusukan secara lami. Contoh: logam, besi, kaleng, dan lain-lain.
Sampah organik/basah adalah sampah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contoh: sampah dapur, sampah restoran, rempah-rempah, dan lain-lain.
Sampah berbahaya adalah sampah yang dapat membahayakan tubuh secara langsung. Contoh : baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas, dan lain-lain.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelatihan PHBS adalah :

Ceramah

Materi-materi dalam PHBS diterangkan dan dijelaskan secara lisan kepada kelompok sasaran sehingga memperoleh informasi secara satu arah. Dalam metode ini dibuka sesi tanya-jawab dan sesi uji-materi kepada kelompok sasaran.

Demonstrasi

Materi-materi PHBS ditunjukan dengan memperlihatkan bagaimana cara melakukan suatu tindakan dengan menggunakan alat peraga. Metode demonstrasi digunakan untuk menjelaskan :

7 langkah mencuci tangan
4 hal yang benar dalam mencuci tangan
Cara menyikat gigi yang benar
Memisahkan sampah organik, non-organik, dan berbahaya
Praktek

Peserta pelatihan mempraktekkan secara langsung :

7 langkah mencuci tangan di tempat mencuci tangan SDN 02 V Koto Kampung Dalam.
Cara menyikat gigi yang benar.
Memisahkan sampah organik, non-organik, dan berbahaya pada saat goro bersama membersihkan lingkungan sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Pelatihan PHBS dilakukan secara menyeluruh kepada siswa-siswi kelas IV, V, dan VI SDN 02 V Koto Kampung Dalam. Dengan pelatihan PHBS, siswa-siswi menjadi lebih paham manfaat mencuci tangan, menyikat gigi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, siswa-siswi juga mengerti dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mencuci tangan yang benar, menyikat gigi yang benar, dan menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dan benar.

Dalam pelatihan PHBS, semua siswa tampak antusias dalam mendengarkan materi yang disampaikan melalui metode ceramah. Adapun materi yang dapat dipahami dengan seksama oleh siswa adalah 7 langkah mencuci tangan karena disampaikan dan didemonstrasikan melalui nyanyian. Berikut nyanyian 7 langkah mencuci tangan yang dinyanyikan dengan irama “Dua Mata Saya” :

Ada tujuh langkah, untuk cuci tangan, mulai dari depan, sampai ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan”

Pada saat sesi tanya-jawab beberapa siswa mengacungkan tangan untuk bertanya. Adapun beberapa pertanyaan yang muncul adalah:

Penyakit apa yang dapat ditimbulkan apabila tidak mencuci tangan?
Bagaimana cara mencuci tangan apabila tidak ada kran?
Berasal dari mana saja kuman yang menempel di tangan kita?
Apa akibat jika kita tidak menyikat gigi?
Apa obat sakit gigi?
Penjelasan kembali perbedaan antara sampah organik, non-organik, dan berbahaya?
Dimanakah sebaiknya kita membuang baterai yang sudah tidak digunakan lagi?
Apa akibatnya jika kita tidak memiliki WC di rumah?

Pada sesi uji-materi, siswa dipersilahkan menunjuk tangan apabila dapat menjawab pertanyaan dari meteri yang diujikan. Pada sesi ini, siswa dinilai dapat menangkap dengan baik materi yang disampaikan. Adapun materi yang diujikan adalah :

7 langkah cuci tangan
4 hal wajib dalam mencuci tangan
5 Waktu wajib mencuci tangan
Macam-macam penyakit gigi
Cara menyikat gigi
Perbedaan antara sampah organik, non-organik, dan berbahaya

Kesimpulan

Siswa-siswi SDN 02 V Koto Kampung Dalam terutama kelas IV, V, VI secara menyeluruh mendapatkan materi mengenai Perilaku Hidup Bersih Sehat yang difokuskan kepada materi mencuci tangan, menyikat gigi, dan menjaga kebersihan lingkungan

Saran

Pihak sekolah SDN 02 V Koto Kampung Dalam diharapkan memasukkan materi PHBS ke dalam kurikulum Pengembangan Diri yang dijadwalkan setiap hari Sabtu.

Filed under: Program KKN

Sensus Kesehatan (Program KKN-1)

Nilna R.Isna — Sat, 23 Jul 2011 16:06:23 +0000

Judul Utama Program KKN :

“Pemberdayaan Hidup Bersih Sehat Berbasis Masyarakat di Korong Campago, Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.”

Analisis Situasi

Batas-batas Korong Campago antara lain :

Utara : Korong Kampung Pauh

Timur : Batang Nareh Korong Padang Manih

Barat : Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau

Selatan : Korong Bayua dan Korong Sungai Jilatang

Perumusan Masalah

Perlunya sensus kesehatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Pola Hidup Bersih Sehat.

Pemecahan Masalah

Sensus Kesehatan di Korong Campago Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Tujuan Program

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Pola Hidup Bersih Sehat melalui sensus kesehatan.

Manfaat Program

Masyarakat mendapatkan hasil sensus kesehatan sehingga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan Pola Hidup Bersih Sehat.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program

Waktu : 26 Juli – 3 Agustus 2010

Tempat : Korong Campago

Materi Program

Sensus, disebut juga cacah jiwa, adalah sebuah proses mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota sebuah populasi. Sensus kesehatan adalah sensus dengan informasi deskriptif yang memfokuskan kepada hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan. Variabel yang digunakan dalam sensus kesehatan ini adalah nomor, nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, tekanan darah, merokok, kondisi sumber air dan sanitasi. Khusus untuk ibu hamil, variabel yang digunakan adalah nomor, nama ibu, usia kehamilan (minggu), paritas ke, pemeriksaan ANC pada bulan terakhir (rutin/tidak rutin), BB, dan tablet besi 90 tablet. Sementara untuk balita, variabel yang digunakan adalah nomor, nama balita, usia (bulan), pendidikan ibu, pekerjaan ayah, jumlah bersaudara, berat badan (juli), dan berat badan (agustus).

Metode Pelaksanaan

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan memohon izin pelaksanakan sensus kepada masyarakat secara langsung dengan melakukan pertemuan antara mahasiswa dengan masyarakat yang dihadiri wali korong, ketua pemuda, bundo kanduang, kader posyandu, dan tokoh masyarakat setempat.

Tahap Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam sensus kesehatan ini adalah metode door-to-door dengan mendatangi langsung rumah warga. Sensus kesehatan dilaksanakan 3 hari yaitu 26, 27, dan 29 Juli 2010. Variabel yang digunakan adalah tabel data kesehatan masyarakat yang terdiri dari Nomor, Nama, Umur, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Tekanan Darah, Merokok, dan Kondisi Sumber Air dan Sanitasi. Untuk menarik perhatian masyarakat dilakukan pengukuran tekanan darah (tensi).

Untuk sensus ibu hamil (sesuai format dari fakultas), variabel yang digunakan adalah nomor, nama ibu, usia kehamilan (minggu), pemeriksaan ANC pada bulan terakhir (rutin/tidak rutin), BB, dan tablet berisi 90 tablet. Untuk sensus balita, variabel yang digunakan adalah nomor, nama balita, usia (bulan), pendidikan ibu, pekerjaan ayah, jumlah bersaudara, berat badan (juli), dan berat badan (agustus). Sensus ibu hamil dan balita, selain dilaksanakan pada saat sensus kesehatan secara umum, juga dicheck dan re-check kembali pada saat kunjungan ke posyandu pada minggu kedua bulan agustus tepatnya 2 dan 3 Agustus 2010.

Hasil dan Pembahasan

Sensus kesehatan dilakukan melalui pendataan door-to-door dengan tabel data sheet. Adapun hasil sensus kesehatan berdasarkan analisis univariat descriptive statistic adalah sebagai berikut : (langsung hasil, maaf tdk melampirkan tabel n pie chart)

a. Jenis Kelamin

Dari pie chart diketahui, penduduk dewasa berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu perempuan 54,5 % dan laki-laki 45,5 %.

b. Pendidikan Terakhir

Dari pie charts di atas diketahui, mayoritas penduduk berpendidikan SD yaitu 39 %, disusul SMP yaitu 25,2 %, SMA yaitu 21,1 %, Tidak sekolah 9,8 %, dan akademi/sarjana pada posisi terakhir yaitu masing-masing 2,4 %.

c. Pekerjaan

Dari pie charts di atas diketahui, mayoritas penduduk adalah ibu rumah tangga yaitu 39,84 %. Hal ini menandakan hampir semua ibu dalam sebuah keluarga tidak bekerja atau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sementara pekerjaan sebagai petani berjumlah sekitar 20,33 %, Wiraswasta 17,89 %, tidak bekerja 6,50 %, PNS/Guru/Pensiunan 5,69 %, dan buruh serta swasta masing-masing 2,4 %.

d. Tekanan Darah

Dari pie charts di atas diketahui, mayoritas penduduk dewasa memiliki tekanan darah normal yatu 88,6 %. Hanya 9,8 % dengan tekanan darah rendah dan 1,6 % dengan tekanan darah tinggi.

e. Sumber Air dan Sanitasi

Dari pie charts di atas diketahui, mayoritas sumber air berasal dari sumur yang diambil dari mata air di dalam rumah yaitu 61,79 %. Namun tidak sedikit yang mendapatkan sumber air dari sumur umum, baik yang dibangun oleh relawan gempa maupun yang dibangun bersama oleh masyarakat yaitu 28,46%. Sumber air yang berasal dari sumur batang aia dilengkapi dengan saringan juga menjadi sumber air. Sekitar 6,5 % masyarakat menggunakan sumber air dari sumur batang aia dengan saringan ini. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang mendapatkan sumber air dari kulah atau tadah penampung air hujan yaitu 3,25 %.

f. Status WC/Jamban

Dari pie charts di atas diketahui, penduduk yang memiliki WC/Jamban pribadi (56,9%) hampir sama dengan yang tidak memiliki jamban (43,09%). Penduduk yang memiliki jamban pribadi pada umumnya disatukan dengan kolam/tabek milik pribadi yang berada di belakang rumah. Penduduk yang tidak memiliki WC/Jamban pribadi, pada umumnya menggunakan WC umum dan batang aia.

g. Status Merokok

Status merokok ditinjau dari setiap kepala keluarga di Korong Campago. Dari 50 orang kepala keluarga yang disensus, mayoritas kepala keluarga merokok yaitu 38 orang (76 %). Sedangkan yang tidak merokok hanya 12 orang (24%).

Kesimpulan

Melalui sensus kesehatan yang dilakukan secara door-to-door, masyarakat secara tidak langsung mendapatkan beberapa pengarahan dan pengetahuan oleh mahasiswa KKN tentang pola hidup bersih dan sehat yang dapat diwujudkan oleh masyarakat guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Saran

Hasil sensus kesehatan diharapkan dapat dikembangkan lagi dan dianalisis korelasinya untuk mendapatkan data-data yang valid mengenai epidemiologi penyakit di Korong Campago. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mewujdkan pola hidup bersih sehat.

Lampiran

Filed under: Program KKN

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Nilna R.Isna — Wed, 06 Jan 2010 13:41:32 +0000

RESUME PERFORMANCE SISTEM KESEHATAN

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Nilna Rahmi Isna

07122009

Email : nilna.isna@yahoo.com

Dosen pembimbing : dr. Adila Kasni Astiena, MARS

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2009

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

(Health Care Financing)

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung aktivitas seperti biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan sesungguhnya bernilai sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senatiasa “siap pakai” dan tetap terhindar dari serangan berbagai penyakit. Namun, masih banyak orang menyepelekan hal ini. Negara, pada beberapa kasus, juga demikian.

Minimnya Anggaran Negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, dapat dipandang sebagai rendahnya apresiasi akan pentingnya bidang kesehatan sebagai elemen penyangga, yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problem baru yang justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis pemborosan baru yang muncul karena kesalahan kita sendiri.

Konsepsi Visi Indonesia Sehat 2010, pada prinsipnya menyiratkan pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sebuah paradigma yang nyatanya cukup bertentangan dengan anutan desentralisasi, dimana kewenangan daerah menjadi otonom untuk menentukan arah dan model pembangunan di wilayahnya tanpa harus terikat jauh dari pusat.

Sistem Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri atas :

1.Upaya Kesehatan

2.Pembiayaan Kesehatan

3.Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan

5.Pemberdayaan Masyarakat

6.Manajemen Kesehatan

Sebagai subsistem penting dalam penyelenggaraan pembanguan kesehatan, terdapat beberapa faktor penting dalam pembiayaan kesehatan yang mesti diperhatikan. Pertama, besaran (kuantitas) anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan pemerintah maupun sumbangan sektor swasta. Kedua, tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan (fungsionalisasi) dari anggaran yang ada.

Terbatasnya anggaran kesehatan di negeri ini, diakui banyak pihak, bukan tanpa alasan. Berbagai hal bias dianggap sebagai pemicunya. Selain karena rendahnya kesadaran pemerintah untuk menempatkan pembangunan kesehatan sebagai sector prioritas, juga karena kesehatan belum menjadi komoditas politik yang laku dijual di negeri yang sedang mengalami transisi demokrasi ini.

Ironisnya, kelemahan ini bukannya tertutupi dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien akibatnya, banyak kita jumpai penyelenggaraan program-program kesehatan yang hanya dilakukan secara asal-asalan dan tidak tepat fungsi. Relatif ketatnya birokrasi di lingkungan departemen kesehatan dan instansi turunannya, dapat disangka sebagai biang sulitnya mengejar transparansi dan akuntabilitas anggaran di wilayah ini. Peran serta masyarakat dalam pembahasan fungsionalisasi anggaran kesehatan menjadi sangat minim, jika tak mau disebut tidak ada sama sekali.

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanankesehatan dan akses (equitable access to health care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) sendiri memberi fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama kebijakan dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut:

1.meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan

2.mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan permeliharaan kesehatan masyarakat miskin

3.pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk didalamnya asuransi kesehatan sosial (SHI)

4.penggalian dukungan nasional dan internasional

5.penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional

6.pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah

7.pemantauan dan evaluasi.

Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada beberapa hal pokok yakni; kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas, reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai perorangan (out of pocket funding), menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan dalam akses pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya (resources) serta kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa.

Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Strategi Pembiayaan Kesehatan

Mekanisme pembayaran (payment mechanism), yang dilakukan selama ini adalah provider payment melalui sistem budget, kecuali untuk pelayanan persalinan yang oleh bidan di klaim ke Puskesmas atau Kantor Pos terdekat. Alternatif lain adalah empowerment melalui sistem kupon. Kekuatan dan kelemahan alternatif-alternatif tersebut perlu ditelaah dengan melibatkan para pelaku di tingkat pelayanan.

Informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing cara tersebut juga merupakan masukan penting untuk melengkapi kebijakan perencanaan dan pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin.Alternatif Sumber Pembiayaan: Prospek Asuransi Kesehatan Dalam penyaluran dana JPS-BK tahun 2001, dicoba dikembangkan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) sebagai wadah penyaluran dana JPS-BK. Upaya tersebut umumnya tidak berhasil, karena dalam praktik yang dilakukan hanyalah pemberian jasa administrasi keuangan yang dikenal sebagai TPA (Third Party Administration). Berdasarkan pengalaman tersebut diketahui bahwa salah satu prinsip pokok asuransi tidak bisa diterapkan, yaitu “pooling of risk”. Dalam prinsip ini risiko ditanggung peserta dari berbagai tingkatan, tidak hanya oleh penduduk miskin. Selain itu, 4 pemberian ”premi” sebesar Rp 10.000/Gakin (dan dipotong 8% oleh Badam Pelaksana JPKM) tidak didasarkan pada perhitungan risiko finansial mengikuti prinsip-prinsip aktuarial yang profesional.

Curative vs Preventive Care

1.Sebagian besar dana (pemerintah & swasta) dialokasikan ke program kuratif.

2.Pengalaman empiris menunjang bahwa kegiatan preventif lebih efektif meningkatkan status kesehatan ketimbang curative care

3.Persepsi preventive, bisa ditunda karena tidak immediate needs- sering salah

Kenapa Preventive tidak menjadi Prioritas?

1.Negara berkembang cenderung alokasi lebih besar ke kuratif dibanding preventif – immediate needs

2.Tenaga kesehatan lebih terlatih untuk memberi pelayanan kuratif dari pada kuratif

3.Ukuran preventif tidak selalu berkaitan langsung dengan kesehatan, seperti diet, exercise, dll.

4.Pendapatan perkapita negara yang tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi , sadar untuk alokasi preventif

Kesehatan sebagai barang Konsumsi dan Investasi

•Sebagai barang konsumsi yang langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumsi), atau

•Kesehatan sebagai kendaraan untuk meningkatkan output dalam perekonomian? (investasi)

Makna investasi dalam budget berbeda yaitu biaya pembelian barang fisik, alat untuk RS atau fasilitas kesehatan lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan

1.Pendidikan untuk tenaga kesehatan : dokter, spesialis, dokter gigi, apoteker, public health, ada di bawah diknas

2.Pendidikan untuk tenaga kesehatan: perawat, tenaga analis, bidan, ada di bawah depkes

3.Pendidikan dan kesehatan militer: Pendidikan untuk pengobatan alternatif

4.Lebih rasional masuk – ke sektor pendidikan

PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasilguna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Unsur-unsur Pembiayaan Kesehatan

a. Dana

Dana digali dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat, maupun swasta serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggung-jawabkan.

b. Sumber daya

Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari: SDM pengelola, standar, regulasi dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan.

c. Pengelolaan Dana Kesehatan

Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Dana Kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh Pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan.

Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan

a.Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk upaya kesehatan dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik Pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Pembiayaan kesehatan untuk orang miskin dan tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang harus digali dan dikumpulkan serta terus ditingkatkan untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola secara adil, transparan, akuntabel, berhasilguna dan berdayaguna, memperhatikan subsidiaritas dan fleksibilitas, berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas.

b.Dana Pemerintah ditujukan untuk pembangunan kesehatan, khususnya diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dengan mengutamakan masyarakat rentan dan keluarga miskin, daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Selain itu, program-program kesehatan yang mempunyai daya ungkittinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan menjadi prioritas untuk dibiayai.

Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan, maka sistem pembayaran pada fasilitas kesehatan harus dikembangkan menuju bentuk pembayaran prospektif. Adapun pembelanjaan dana kesehatan dilakukan melalui kesesuaian antara perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan dengan tujuan pembangunan kesehatan.

c.Dana kesehatan diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan sosial, sehingga dapat menjamin terpeliharanya dan terlindunginya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Setiap dana kesehatan digunakan secara bertanggung-jawab berdasarkan prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

d.Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal: dana sehat) atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan) untuk kepentingan kesehatan.

e.Pada dasarnya penggalian, pengalikasian, dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagi daerah yang kurang mampu.

Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan

Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan suatu proses yang terus-menerus dan terkendali, agar tersedia dana kesehatan yang mencukupi dan berkesinambungan, bersumber dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan sumber lainnya. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui penggalian dan pengumpulan berbagai sumber dana yang dapat menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional, menggunakannya secara efisien dan efektif.

Dalam hal pengaturan penggalian dan pengumpulan serta pemanfaatan dana yang bersumber dari iuran wajib, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan sinergisme antara sumber dana dari iuran wajib, dana APBN/APBD, dana dari masyarakat, dan sumber lainnya.

a.Penggalian dana

Penggalian dana untuk upaya pembangunan kesehatan yang bersumber dari pemerintah dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan atau pinjaman yang tidak mengikat, serta berbagai sumber lainnya; dana yang bersumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private partnership yang didukung dengan pemberian insentif; penggalian dana yang bersumber dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri atau dilakukan secara pasif dengan memanfaatkan berbagai dana yang sudah terkumpul di masyarakat.

Penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan dilakukan dengan cara penggalian dan pengumpulan dana masyarakat dan didorong pada bentuk jaminan kesehatan.

b.Pengalokasian Dana

Pengalokasi dana pemerintah dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas, secara bertahap, dan terus ditingkatkan jumlah pengalokasiannya sehingga sesuai dengan kebutuhan.

Pengalokasian dana yang dihimpun dari masyarakat didasarkan pada asas gotong-royong sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Sedangkan pengalokasian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan dilakukan melalui kepesertaan dalam jaminan kesehatan.

c.Pembelanjaan

Pemakaian dana kesehatan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis maupun alokatif sesuai peruntukannya secara efisien dan efektif untuk terwujudnya pengelolaan pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutama melalui jaminan kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal ini termasuk program bantuan sosial dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu (Jamkesmas)

Sumber :

Astiena, Dr. Adila Kasni, MARS. 2009. Materi Kuliah Pembiayaan Pelayanan Kesehatan. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Depkes RI. Sistem Kesehatan Nasional. 2009. Jakarta : Depkes RI.

“Pembiayaan Pelayanan Kesehatan” dikutip dari http://diankusuma.files.wordpress.com. 14 November 2009. 20:15 WIB.

“Pembiayaan Kesehatan” dikutip dari http://www.jpkmonline-.net/index.php?option=com_ content &task= view&id=84&Itemid=119. 14 November 2009. 21:00 WIB

Posted in Uncategorized

SISTEM KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nilna R.Isna — Wed, 06 Jan 2010 13:34:50 +0000

RESUME PERFORMANCE SISTEM KESEHATAN

SISTEM KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nilna Rahmi Isna

07122009

Email : nilna.isna@yahoo.com

Dosen pembimbing : dr. Adila Kasni Astiena, MARS

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2009

Peran sentral SDM Bagi Organisasi

Tingkat manfat SD lain tergantung SDM

SDM tidak instan : perlu perencanaan jauh-jauh hari
SDM tidak dapat distok : perencanaan pendayagunaan sesuai waktu
Dapat menjadi obselete : perlu maintenance diklat, perlu pelatihan dan suprevisi berkala

Masalah Kesehatan Secara Umum

Stagnasi tenaga medis
Distribusi tenaga & keahlian tidak merata
Gaji dokter ptt yg tidak dibayar
Rendahnya produktivitas kerja

Masalah Tenaga Kesehatan Secara Khusus

Rendahnya produktivitas kerja
Beban kerja
Penilaian kinerja
Penataan profesi kesehatan
Malpraktek

1. PERENCANAAN SDM

Peningkatan perencanaan SDM Kesehatan yang sedang diupayakan:

a.Implementasi Kepmenkes RI Nomor 81/Menkses/SK/I/2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan SDM kesehatan di tingkat propinsi, kabupaten/kota serta rumah sakit.
Penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka pendek , menengah dan jangka panjang bidang kesehatan.

2. PENGEMBANGAN SDM

Upaya pengembangan SDM melalui PPBK hendaknya diperlukan dukungan dan pertimbangan-pertimbangan seperti :

Komitmen yang tinggi dari manajemen dan penyediaan anggaran atas pembinaan SDM yang berkesinambungan.
Terpeliharanya keselarasan antara kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan kebutuhan organisasi.
Seleksi peserta didik dan latih, professionalism instruktur, metode, sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pengembangan SDM.

Manfaat pengembangan SDM adalah :

Kenaikan produktifitas baik kuantitas/jumlah maupun kualitas/mutu tenaga kerja dengan program pengembangan akan lebih banyak, sedemikian rupa produktifitas baik dari segi jumlah maupun mutu dapat ditingkatkan.
Kenaikan moral kerja.
Apabila penyelenggaraan latihan dan pengembangan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada dalam organisasi perusahaan maka akan tercipta suatu kerja yang harmonis dan semangat kerja yang meningkat.

Area kegiatan Pengembangan SDM (Nadler dlm Notoatmodjo, 1998), yakni:

1.Pendidikan pegawai (employee education)

a.Promosi

b.Pengembangan karier

2.Pelatihan

Pelatihan-pelatihan ini mencakup antara lain :

a.Pelatihan-pelatihan untuk pelaksanaan program-program baru.

b.Pelatihan-pelatihan untuk menggunakan alat-alat atau fasilitas-fasilitas baru.

c.Pelatihan-pelatihan untuk para pegawai yang akan menduduki job atau tugas-tugas baru. Pelatihan-pelatihan untuk pengenalan proses atau prosedur kerja yang baru.

3.Fungsi pokok Pengembangan SDM (Notoatmodjo, 1998)

a. Pendidikan yang bersifat promosi dan pengembangan karir bagi para pegawai. Fokus : kemampuan individual pegawai.

b. Pelatihan : meningkatkan kemampuan pengelolaan program-program dan teknis fungsional program-program yang bersangkutan. Fokus : bidangnya masing-masing.

c. Pertumbuhan pegawai : kegiatan pendidikan/pelatihan pegawai yang ditujukan kepada perubahan, pertumbuhan dan pengembangan departemen atau unit-unit kerja di departemen.

4.Penilaian Kinerja SDM Kesehatan

Tujuan penilaian Kinerja adalah :

a. Untuk membantu para menajer dalam mengarahkan pegawai yang keliru dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya seperti promosi, pendidikan dan pelatihan, gaji dan insentif.

Beberapa masalah dalam pengukuran kinerja (Wibowo, 2007)

Banyaknya ukuran.
Pengukuran tidak berhub dengan strategi.
Pengukuran bersifat bias terhadap hasil dan memberitahu bagaimana hasil dicapai dan bagaimana sampai ke sana.
Sistem reward tidak sejajar dengan ukuran kinerja.
Pengukuran tidak mendukung struktur manajemen berdasarkan tim.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran untuk mengecek posisi kinerja : Manajer harus mengetahui pada posisi dimana kinerja organisasinya berada saat ini, sebelum menuju kinerja yang diinginkan.
Pengukuran untuk mengkomunikasikan posisi kinerja : Hasil pengukuran kinerja harus disampaikan kepada semua karyawan agar mereka termotivasi dalam meningkatkan kinerja organisasi.
Pengukuran untuk menetapkan prioritas tindakan : Didalam melakukan tindakan peningkatan kinerja organisasi harus ditekankan kepada bagian yang mempunyai dampak yang besar dalam meningkatkan kinerja organisasi.
Pengukuran untuk memacu prestasi : Hasil pengukuran kinerja berguna untuk meningkatkan semangat untuk berprestasi untuk mengejar ketinggalan yang dialami guna mengalahi kinerja pesaing.

Mutu Kerja Personel/Organisasi

Mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan kepuasan. (American Society for Quality Control)

Mutu adalah fitness for use atau kemampuan kecocokan penggunaan (J.M.Juran). Mutu adalah kesesuaian terhadap permintaan persyaratan (The conformance of requirements-Philip B. Crosby, 1979)

Metode

a. Balance Score Card

Balanced scorecard adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan factor internal dan eksternal. Dari hasil studi dan riset yang dilakukan disimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja masa depan, diperlukan pengukuran yang komprehensif yang mencakup 4 perspektif yaitu: keuangan, customer, proses bisnis/intern, dan pembelajaran-pertumbuhan. Berdasarkan konsep balanced scorecard ini kinerja keuangan sebenarnya merupakan akibat atau hasil dari kinerja non keuangan (costumer, proses bisnis, dan pembelajaran).

Cerita suksesnya penerapan konsep balanced scorecard pada berbagai perusahaan dilaporkan pada artikel Harvard Business Review ( 1996) yang berjudul “Using Balanced Scorecard as a strategik management sistem ”. Terobosan konsep balanced scorecard menyebar dengan cepat melalui seminar, artikel manajemen, academic dan journal ekonomi seluruh dunia.Mengapa balanced scorecard lebih unggul dibandingkan dengan metode pengukuran lainnya? Sepanjang pengamatan saya dari berbagai artikel dan literature bahwa keunggulan balanced scorecard adalah sebagai berikut :

1.Komprehensif

2.Koheran

3.Seimbang

4.Terukur

b. Malcolm Baldridge

Kriteria Malcolm Baldrige merupakan salah satu tools untuk mengukur performansi perusahaan yang mempunyai konsep dan prosedur yang menetapkan petunjuk dan kriteria untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi usaha-usaha

perbaikan kualitasnya dengan ke-tujuh kategorinya untuk mencapai keunggulan kinerja, yang digunakan di Amerika. Awardnya dinamakan MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) yang merupakan pengakuan nasional tertinggi dalam pencapaian mutu yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat pada perusahaan yang dapat mencapai keunggulan kinerja.

Penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan disesuaikan berdasarkan pada kriteria-kriteria dalam Malcolm Baldrige untuk melakukan penilaian performansi. Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak dalam perusahaan yang telah ditunjuk sebagai champion/penyusun aplikasi Malcolm Baldrige dalam perusahaan serta pegawai-pegawai lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan data. Penilaian performansi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem skoring dari Macolm Baldrige yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi proses dengan menggunakan kategori 1-6 dan dimensi hasil dengan menggunakan kategori 7 untuk mengevaluasinya.

Beban Kerja

Metode pengkuran beban kerja

a.Work sampling

Yang dilihat dalam work sampling adalah aktivitas apa yang sedang dikerjakan pada waktu jam kerja, apakah aktivitas personel berkaitan dengan fungsi dan tugasnya, proporsi waktu kerja yang digunakan untuk kegiatan produktif dan non produktif, serta pola beban kerja personel.

b.Time and motion study

Dilakukan bila ingin mengetahui efek pelatihan/besertifikat keahlian (kualitas pekerjaan : apakah sesuai standar profesi)

c.Daily log

Dalam daily log, personel yang diteliti menuliskan sendiri kegiatan dan waktu yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Peneliti membuat pedoman dan formulir isian yang dapat dipelajari dan diiisi sendiri oleh informan

Penataan SDM Profesi

Ciri profesi

Hidup dlm naungan profesi & keprofesiannya
Dlm pekerjaannya perlu ditata dlm sistem kes yg baik
Perilakunya mesti diatur melalui mekanisme “meta” regulasi

Organisasi profesi

Satu untuk tiap profesi
Ikatan utama mjd anggota : kebanggaan & kehormatan profesi tsb
Kegiatan dibatasi oleh pendidikan & lat
Kedudukan & hub antar anggota bsft persaudaraan
Sifat kepemimpinan kolektif
Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan
Tugas & tg jawab utama organisasi profesi : menjaga & menegakkan martabat & kehormatan profesi : merumuskan etika profesi, kompetensi profesi & kebebasan profesi
Menetapkan standar pelayanan, standar pendidikan & latihan
Memperjuangkan kebijakan & politik profesi
Menciptakan mutu pelayanan profesi dlm rk meningkatkan derajat kes

Organisasi profesi sebagai advocating body

Mengadvokasi suatu kegiatan, kondisi & sistem yg mjamin bahwa anggotanya dpt berpraktek sesuai harkat & martabat (komponen profesionalisme & otonomi profesi) serta kehormatan profesi

Sumber :

Astiena, dr. Adila Kasni, MARS. 2009. Performance Sistem Kesehatan Sumber Daya Manusia. Bahan Kuliah Performanse Sistem Kesehatan

Tarumingkeng, Rudy C, “Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia” dalam http://www.rudyct.com/STRAT_PSDM.htm . 5 November 2009. 19:12

“Pengembangan SDM Kesehatan” dalam http://pusdinakes.or.id 5 November 2009. 20:09

“Perencanaan SDM Kesehatan” dalam http://litbang.depkes.go.id 5 November 2009. 19:30

“SDM Kesehatan” dalam www.litbang.depkes.go.id. 5 November 2009. 19:00 WIB.

Posted in Uncategorized

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nilna R.Isna — Wed, 06 Jan 2010 13:19:05 +0000

RESUME PERFORMANCE SISTEM KESEHATAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nilna Rahmi Isna

07122009

Email : nilna.isna@yahoo.com

Dosen pembimbing : dr. Adila Kasni Astiena, MARS

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2009

Sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan. Pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan.

Ada 2 bentuk dan cara penyelenggaraan SDM kesehatan, yaitu :

Tenaga kesehatan, yaitu semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan.
SDM Kesehatan yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Tujuan SDM Kesehatan, secara khusus bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai berikut :

Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang promosi kesehatan dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan kaidah ilmiahnya disertai dengan ketrampilan penerapannya didalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
Mampu mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan masalah pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan penelitian
Mengembangkan/meningkatkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan kesehatan,merumuskan dan melakukan advokasi program dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan

Perencanaan SDM Kesehatan

Perencanaan SDM Kesehatan adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan tempat,mketerampilan, perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan upaya kesehatan. Perencanaan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global dan memantapkan keterkaitan dengan unsur lain dengan maksud untuk menjalankan tugas dan fungsi institusinya yang meliputi : jenis, jumlah dan kualifikasi

Dasar dari peningkatan perencanaan mutu SDM kesehatan yaitu kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui :

a.Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas, termasuk mengembangkan desa siaga

b.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

c.Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

d.Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

e.Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat seak usia dini

f.Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar

Perencanaan terdiri dari 3 kelompok yaitu :

a.Perencanaan tingkat Institusi meliputi : Puskesmas, Rumah Sakit (RS), poliklinik, dan lain sebagainya.

b.Perencanaan tingkat Wilayah meliputi : institusi + organisasi.

c.Perencanaan untuk bencana meliputi : pra-, pada saat dan pasca bencana.

Peningkatan perencanaan SDM Kesehatan yang sedang diupayakan :

a.Implementasi Kepmenkes RI No. 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Rumah Sakit

b.Penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan dalampencapaian sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panang bidang kesehatan

Prospek ke depan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

a.Peningkatan, pembinaan, dan pengawasan PPSDMK

b.Peningkatan perencanaan SDM kesehatan

c.Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan

d.Peningkatan sumber daya pendukung

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dapat dilakukan dengan cara :

a.Pengembangan karir dokter/ dokter gigi/ apoteker

b.Pengembangan sistem penilaian kinera pada unit kerja independent

c.Peningkatan kompetensi melalui Tugas Belajar Pendidikan/ Pelatihan

Penyusunan kebutuhan SDM kesehatan mutlak dalam konteks penyusunan pengembangan SDM, namun perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahannya. Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan epidemiologi, permintaan (demand) akibat beban pelayanan kesehatan, sarana upaya pelayanan kesehatan yangditetapkan, danstandar atau nilai tertentu.

Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan antara lain :

Health Need Method, Diperhitungkan keperluan upaya kesehatan terhadap kelompok sasaran tertentu berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lain-lain.
Health Service Demand Method, Diperhitungkan kebutuhan upaya kesehatan terhadap kelompok sasaran menurut umur, jenis kelamin, dll.
Health Service Target Method, Diperhitungkan kebutuhan upaya kesehatan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Misalnya, untuk percepatan penurunan kematian ibu dan bayi.
Ratio Method, Diperhitungkan berdasarkan ratio terhadap : penduduk, tempat tidur, dan lain-lain.

Disamping metode tersebut ada metode lain yang merupakan pengembangan :

Daftar susunan Pegawai (DSP) → “Authorized staffing list”

Indikator Kebutuhan Tenaga Berdasar Beban Kerja ( Work Load Indocator Staff Need ) → WISN

Berdasarkan Skenario / Proyeksi WHO

Kebutuhan tenaga bencana

Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

Salah satu cara pengembangan SDM kesehatan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Fungsi dari pendidikan dan pelatihan ini adalah sebagai investasi SDM dan merupakan tuntutan luar dan dalam organisasi. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki, mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan iptek.

Pendidikan dan pelatihan ini meliputi :

1.Knowledge

2.Ability

3.Skill

Bentuk pelatihan yang biasa dilakukan adalah diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat ( Pusat Pendidikan dan Pelatihan). Pusdiklat adalah suatu unit yang bertugas menyelenggarakan diklat bagi pegawai/ calon pegawai. Fungsinya adalah mendidik dan melatih tenaga kerja dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kemampuan.

Secara khusus program pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai berikut :

Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang promosi kesehatan dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan kaidah ilmiahnya disertai dengan ketrampilan penerapannya didalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
Mampu mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan masalah pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan penelitian
Mampu mengembangkan/meningkatkan kinerja profesionalnya, yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan kesehatan,merumuskan dan melakukan advokasi program dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan

Pendayagunaan SDM Kesehatan

Prinsip :

a.Merata, serasi, seimbang (pemerintah, swasta, masyarakat) lokal maupun pusat.

b.Pemeratan : keseimbangan hak dan kewajiban

c.Pendelegasian wewenang yang proporsional

Perkembangan dan Hambatan Situasi SDM Kesehatan

Secara terperinci dapat digambarkan perkembangan dan hambatan situasi sumber daya kesehatan sebagai berikut:

a.Ketenagaan

Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting didalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang, peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama mengingat tenaga kesehatan saat ini belum sepenuhnya berpendidikan D-III serta S-1 sedangkan yang berpendidikan SPK serta sederajat minim terhadap pelatihan tehnis, hal ini juga berkaitan dengan globalisasi dunia dan persaingan terhadap kualitas ketenagaan harus menjadi pemicu.

b.Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor utama didalam peningkatan pelayanan kesehatan, baik untuk belanja modal maupun belanja barang. Didalam upaya peningkatan pembiayaan terhadap sektor kesehatan dianggarkan melalui dana APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta sumber lainnya.

c.Sarana Kesehatan Dasar

Komponen lain didalam sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersedian sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Pembangunan sarana kesehatan harus dilengkapi dengan peralatan medis, peralatan nonmedis, peralatan laboratorium beserta reagensia, alat pengolah data kesehatan, peralatan komunikasi, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Peraturan SDM Kesehatan

Dalam SDM Kesehatan berlaku UU, peraturan tidak tertulis dan etika profesi yaitu :

a.TH 1963 : Depkes berwenang mengatur, mengarahkan,mengawasi tenaga kesehatan.

b.PP NO 37 TH 1964 : semua tenaga kesehatan harus mendaftar ke depkes GBHN 1999-2004.

c.TAP MPR NO 4 TH 1999

d.UU NO 23 tentang kesehatan

e.PP NO 49 TH 1952 : Penempatan pegawai negara di jawa

f.UU NO 8 TH 1961 : WKS

g.UU NO 6

h.UU NO 6 TH 1963 : Kategori tenaga kesehatan, syarat melakukan pekerjaan & izin tenaga kesehatan.

i.PP no 32 TH 1966 tentang tenaga kesehatan.

j.UU NO 32 TH 2004 : PEMDA

k.PP NO 25 TH 2000: Kwenangn pmerintah

l.Kepmenkes No 850/MENKES/SK/V/2000 : kebijakan pngembangan tenaga kesehatan tahun 2000-2010.

m.Kepmenkes No 1277/ MENKES/SK/XI/2001 tentang organisasi & tata kerja depkes

n.Kepmenkes No 004/ MENKES/SK/I/2003 : kebijakan & desentralisasi kesehatan.

o.Kepmenkes No 1454/ MENKES/SK/X/2003 : SPM bidang kesehatan di Kab/Kota.

Dalam SDM Kesehatan juga berlaku isu strategis

a.Kurang serasinya produksi/pendidikan dan pendayagunaan (daya serap)

b.Kualitas yang rendah.

c.Penyebaran kurang merata (25-40 % puskesmas tanpa dokter)

d.Manajemen SDM lemah.

e.Ratio dengan jumlah penduduk (dokter : 1: 5000)

f.Masih rendahnya ratio SDM kesehatan : peduduk disebabkan oleh;

g.Kebijakan pengembangan dan jaminan kesehatan yang masih kurang.

h.Penyerapan oleh institusi pemerintah kurang : lari ke swasta : biaya kesehatan (jaminan biaya pengobatan).

Sumber :

Astiena, dr. Adila Kasni, MARS. 2009. Materi Kuliah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

“Pemanfaatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan” dikutip dari http://www.perpustakaan-depkes. 30 Oktober 2009. 20:00 WIB

“Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah” dikutip dari http://simkesugm06.wordpress.com 30 Oktober 2009. 20:14 WIB

“Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat” dikutip dari http://www.toodoc.com/ 30 Oktober 2009. 20:35 WIB

Posted in Uncategorized

PENINGKATAN KINERJA UPAYA KESEHATAN

Nilna R.Isna — Wed, 06 Jan 2010 13:09:37 +0000

RESUME PERFORMANCE SISTEM KESEHATAN

PENINGKATAN KINERJA UPAYA KESEHATAN

Nilna Rahmi Isna

07122009

Email : nilna.isna@yahoo.com

Dosen pembimbing : dr. Adila Kasni Astiena, MARS

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2009

Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan yang dianggap sangat penting untuk mencegah/menanggulangi masalah kesehatan, tugas yang harus diberikan kepada klien, keluarga & masyarakat), termasuk penyuluhan (biasanya merupakan target & SPM). Di dalam peningkatan kinerja upaya kesehatan dikenal istilah SPM atau Standar Pelayanan Minimal. SPM adalah standar yang ditetapkan untuk setiap pelayanan esential yang dipakai untuk mengarahkan & mengukur kinerja pelaksanaan kewenangan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

SPM mencakup (1) jenis pelayanan, (2) indikator pelayanan, (3) target yang harus dicapai, (4) diterapkan di semua kabupaten/kota, (5) menjamin semua masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan dasar, (6) akuntabilitas penyedia pelayanan kesehatan, dan (7) merupakan indikator/target kinerja, bukan hanya standar teknis.

Kriteria untuk menentukan SPM

1. Pelayanan yang diberikan :

a. Pelayanan prioritas

b. Dapat dirasakan langsung dan didukung oleh masyarakat

c. Dapat diukur

d. Direncanakan, dapat dikerjakan dam berkesinambungan

2. SPM merupakan prioritas karena:

a. Melindungi hak konstitusional perorangan dan masyarakat

b. Melindungi kepentingan nasional

c. Memenuhi komitmen nasional maupun internasional

d. Mengatasi (mencegah dan menanggulangi) penyebab utama kesakitan maupun kematian

3. Kewenangan Wajib : kewenangan yang diwajibkan pada suatu pelayanan kesehatan dasar (PKD) dengan menggunakan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian tolok ukur (benchmark) atau target SPM

4. Proses peningkatan kinerja :

a. Membantu pengelola kesehatan kab/kota

b. Meningkatkan pemahaman & respon terhadap kewenangan & tanggung jawab sbg akibat kebijakan desentralisasi

Kriteria Dalam Menentukan Masalah Kesehatan Prioritas

a. Penyebab utama permintaan pelayanan (konsul rajal puskesmas dan rumah sakit)

b. Penyebab utama kematian wanita , balita, dan penduduk usia 15-44 tahun

c. Penyebab utama cacat (sementara/pemanen)

d. Penyakit dan kondisi yang menyebabkan keprihatinan keluarga dan masyarakat

e. Penyakit dan kondisi yang menjadi keprihatinan pemimpin politik nasional atau daerah

f. Penyakit dan kondisi yang sebenarnya bisa ditangani dengan tindakan pencegahan yang cost effective dan teknologi tersedia

g. Sindrom, penyakit, dan kondisi yang menjadi tujuan dan target upaya eradikasi, eliminasi & pengendalian internasional & nasional)

h. Penyakit dan kondisi (yang secara tidak proporsional) merugikan kelompok penduduk miskin dan rentan

i. Penyakit dan kondisi yang cenderung meningkat

Kriteria pelayanan kesehatan esential yg akan ditingkatkan kinerjanya

a. Pelayanan yang kinerjanya saat ini memiliki kesenjangan terbesar

b. Pelayanan yang dirasa masyarakat dan pemimpin politik : sangat penting dan tidak terselenggara dengan baik (ketidakpuasan konsumen)

c. Pelayanan yang kemungkinan bisa mendapat dukungan keuangan tambahan/dukungan lain dari pemda, masy, LSM, badan internasional, sumber lain (prioritas kepentingan politis & organisasi)

Kriteria menentukan wilayah kerja puskesmas yang akan ditingkatkan kinerjanya :

a. Masalah kesehatan paling banyak terjadi

b. Kinerja pelayanan kesehatan esential prioritas paling rendah

c. Mayoritas penduduknya miskin, paling butuh tapi akses rendah

d. Mempunyai karakteristik/ fc.resiko khusus spt pengungsi, penduduk migran, bencana

e. Kondisi alam tdk mendukung, kelompok penduduk bresiko thd masalah kesehatan prioritas yg sedang ditangani

Cara yang ditempuh :

a. Tujuan utama; mengurangi besarnya masalah kesehatan prioritas

b. Mengembangkan intervensi strategis sesuai prioritas daerah

c. Meningkatkan penyelenggaraan yankes esential terpilih agar target kinerja SPM tercapai segera dlm waktu singkat

d. Efisien dalam menggunakan sumber daya, staf, sarana, obat, bahan medis & anggaran

e. Postive health externalities

f. Cost effectiveness yang tinggi

g. Aspek kesetaraan

Cara dan aturan dasar proses perencanaan peningkatan kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan proses Learning By Doing. Proses yang diterapkan untuk mendukung Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan merupakan pendekatan group learning by doing (belajar sambil melakukan kegiatan secara berkelompok) yang telah terbukti mampu meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dalam hal jangkauan dan kualitas. Proses ini didasarkan pada metodologi perencanaan desentralisasi program kesehatan yang telah diterapkan selama lebih dari 35 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah berhasil menggunakan pendekatan ini untuk perencanaan dan penyusunan program di bidang kesehatan.

Pelaksanaan perubahan akan berhasil jika orang-orang yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mengelola pelayanan kesehatan terlibat langsung sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan. Kerjasama antar anggota tim perencana akan menumbuhkan semangat tim yang nantinya akan memperkokoh upaya tim pada saat pelaksanaan kegiatan, dan ketika menghadapi serta mengatasi hambatan. Pembelajaran akan menjadi lebih baik bila data, strategi, dan rencana yang dihasilkan selama perencanaan dijadikan dokumen perencanaan dan pemantauan sebenarnya, yang nantinya digunakan dan disempurnakan oleh tim selama periode pelaksanaan.

Prasyarat Keberhasilan

1. Anggota Tim Perencana Kesehatan Kabupaten/kota terdiri dari wakil bidang pelayanan dan program yang terkait.

2. Tim Perencana Kesehatan mengetahui dan menerima tanggung jawab yang ditugaskan pada mereka untuk menyelenggarakan kewenangan wajib dan mencapai target SPM.

3. Tim Perencana Kesehatan melaksanakan intervensi dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan sesedikit-mungkin sumber daya tambahan.

4. Tim menyadari bahwa dinas kesehatan mempunyai peran yang penting bagi keberhasilan sistem kesehatan nasional dalam mencapai tujuan kesehatan nasional, dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya

5. Proses ini bukan merupakan suatu pelatihan, tetapi adalah proses perencanaan yang sebenarnya.

Sesi-sesi Selama Proses Peningkatan Kinerja

1. Penjelasan singkat oleh fasilitator mengenai tujuan, format dan materi yang tersedia, serta langkah, dan hasil yang harus dibuat pada setiap sesi. Penjelasan singkat ini biasanya berlangsung selama 15 menit. Tidak akan ada pemberian ceramah. Jika ada subtim yang menemui kesulitan, pedoman yang lebih rinci disediakan pada hand-out, atau jika perlu, diadakan sesi khusus di malam hari.

2. Tugas dalam kerja kelompok

a. Menunjuk moderator dan notulen selama sesi;

b. Meninjau dan menyepakati langkah-langkah dan hasil-hasil yang diminta;

c. Melaksanakan langkah-langkah yang diwajibkan melalui diskusi, pengambilan keputusan dan hasil-hasil yang dibuat oleh anggota kelompok kerja;

d. Menyelesaikan hasil-hasil dalam format yang telah disediakan (atau disesuaikan), dan menyiapkan presentasi.

3. Presentasi pleno untuk menyajikan hasil

Di mana pada saat ini semua komentar dan saran harus diperhatikan dan dicatat untuk menyempurnakan hasil-hasil yang telah dibuat.

Hambatan dalam pelayanan kesehatan dan penyebab utama

a. Kondisi dalam hal pelayanan

1. Kinerja staf yang tidak memadai

a. Jumlah staf kurang

b. Pelatihan/keterampilan kurang

c. Motivasi rendah

d. Sikap yg buruk thd konsumen

2. Sarana yg tidak memadai

a. Jumlah & lokasi sarana tidak memadai

b. Perawatan tidak memadai sehingga sarana/peralatan terlihat buruk

a. Peralatan tidak lengkap /tidak dirawat

b. Transportasi & komunikasi tidak memadai

3. Anggaran yang tidak memadai untuk gaji, obat-obatan, biaya operasional dan perawatan

b. Kesulitan di masyarakat

1. Rendahnya kesadaran thd mslh kes, cara mencegah & mengatasi

2. Kurangnya rasa penghargaan thd efektivitas pelayana kesehatan yang disediakan

3. Sulitnya akses thd yankes yg layak (jarak, biaya, diskriminasi)

4. Kurangnya partisipasi & dukungan masy thd upaya promosi & pencegahan penyakit

c. Kesulitan di lingkungan (secara kontekstual)

1. Kurangnya dukungan dari Bappeda, DPRD

2. Kurangnya kerjasama & dukungan dari sektor lain

3. Kerusuhan massal, keamanan, bencana alam

Strategi Peningkatan Kinerja

a. Tinjau kembali masalah kesehatan prioritas dan hambatan

b. Bahas target, hambatan, gagasan utk mencapai target dan mengurangi hambatan

c. Bahas semua gagasan yang telah dibuat, urutkan berdasarkan potensi efektivitas dan kelayakan

d. Buat elemen strategi

e. Hitung target pelayanan

Strategi lain untuk mencapai peningkatan kinerja upaya kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan

Untuk kesinambungan dan percepatan pembangunan kesehatan, hasil–hasil pengembangan pembangunan kesehatan dilembagakan dengan memberikan dukungan dan fasilitas dalam bentuk standar operasional prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak, untuk pengelolaan informasi bidang kesehatan dan system kesehatan daerah

2. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan

Permasalahan kesehatan merupakan upaya yang terus menerus harus dikelola secara menyeluruh serta tidak terpisahkan menurut jenjang administrasi pemerintahan sehingga perlu dikoordinasikan dan dikembangkan jejaring pembangunan kesehatan

3. Meningkatkan Akuntabilitas

Berdasarkan RPJM maka Dinas Kesehatan menyelenggarakan pemangunan kesehatan secara demokratis, berkepastian hokum, terbuka (Transparan), rasional, professional, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan bebas dari KKN. Pengawasan pembangunan kesehatan baik pengawasan melekat, maupun pengawasan fungsional dilakukan sesuai peraturan yang berlaku

4. Mewujudkan komitmen pelaksanaan pembangunan kesehatan

Upaya sosialisasi berbagai permasalahan pembangunan kesehatan harus terus ditingkatkan agar masyarakat dn swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, selain perlu dilaksanakan upaya advokasi kepada para penentu kebijakan dikalangan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya komitmen, dukungan, sinergisme pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan, Dinas kesehatan memberikan pembinaan kepada rumah sakit dan puskesmas dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi pembangunan kesehatan.

Gagasan strategis :

a. Mendukung visi Depkes, mampu mencapai peningkatan besar dlm kinerja yan (khusunya yankes) dlm waktu 12 bln

b. Inovatif dan feasible (layak dikerjakan)

c. Dukungan dan keterlibatan masyarakat

d. Mempunyai hubungan kerjasama dan kemitraan (dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah, lembaga donor, dan lain-lain.)

e. Perhatian dipusatkan pada wilayah puskesmas, masyarakat dan keluarga yg paling membutuhkan tapi paling tidak terlayani

f. Berkesinambungan (SDM dan dana)

g. Menarik bagi Bappeda dan Pemda

h. Mendorong keterlibatan dokter swasta dan LSM lokal

i. Memberikan perhatian khusus pada gagasan strategis yang berpotensi menguntungkan pelayanan kesehatan esensial

j. Memberikan perhatian khusus untuk memantau jumlah penduduk, besarnya kelompok sasaran, besarnya masalah kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan yang diprioritaskan

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja usaha kesehatan dilaksanakan dengan mengarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan kesehatan

2. Pengembangan jaminan kesehatan pada penduduk terutama keluarga miskin

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pendayagunaan tenaga kesehatan

4. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat

5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan

6. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

7. Penaggulangan gizi buruk terutamamasyarakat miskin

Sumber :

Astiena, Dr. Adila Kasni, MARS. 2009. Materi Kuliah Peningkatan Kinerja Upaya Kesehatan. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

“Sistem Administrasi Kesehatan Terpadu Sebagai Upaya Peningkatan” dikutip dari http://robeeon.net/search/. 22 Oktober 2009 jam 19:15 WIB

“Kinerja kesehatan” dikutip dari http://dinkes.kutaikartanegarab.go.id/id/index.php?su-zbaction-=showfull&id=123731954&archiev. 22 Oktober 2009. 19:30 WIB

“Kinerja Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat” dikutip dari http://syair79.wordpress.com. 22 Oktober 2009. 20:05 WIB

RESUME PERFORMANCE SISTEM KESEHATANPENINGKATAN KINERJA UPAYA KESEHATAN

Nilna Rahmi Isna07122009Email : nilna.isna@yahoo.com

Dosen pembimbing : dr. Adila Kasni Astiena, MARS

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKATFAKULTAS KEDOKTERANUNIVERSITAS ANDALAS2009RESUMEPeningkatan Kinerja Upaya Kesehatan
Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan yang dianggap sangat penting untuk mencegah/menanggulangi masalah kesehatan, tugas yang harus diberikan kepada klien, keluarga & masyarakat), termasuk penyuluhan (biasanya merupakan target & SPM). Di dalam peningkatan kinerja upaya kesehatan dikenal istilah SPM atau Standar Pelayanan Minimal. SPM adalah standar yang ditetapkan untuk setiap pelayanan esential yang dipakai untuk mengarahkan & mengukur kinerja pelaksanaan kewenangan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar.SPM mencakup (1) jenis pelayanan, (2) indikator pelayanan, (3) target yang harus dicapai, (4) diterapkan di semua kabupaten/kota, (5) menjamin semua masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan dasar, (6) akuntabilitas penyedia pelayanan kesehatan, dan (7) merupakan indikator/target kinerja, bukan hanya standar teknis.
Kriteria untuk menentukan SPM1. Pelayanan yang diberikan :a. Pelayanan prioritas b. Dapat dirasakan langsung dan didukung oleh masyarakat c. Dapat diukur d. Direncanakan, dapat dikerjakan dam berkesinambungan 2. SPM merupakan prioritas karena:a. Melindungi hak konstitusional perorangan dan masyarakat b. Melindungi kepentingan nasional c. Memenuhi komitmen nasional maupun internasional d. Mengatasi (mencegah dan menanggulangi) penyebab utama kesakitan maupun kematian 3. Kewenangan Wajib : kewenangan yang diwajibkan pada suatu pelayanan kesehatan dasar (PKD) dengan menggunakan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian tolok ukur (benchmark) atau target SPM4. Proses peningkatan kinerja :a. Membantu pengelola kesehatan kab/kota b. Meningkatkan pemahaman & respon terhadap kewenangan & tanggung jawab sbg akibat kebijakan desentralisasi
Kriteria Dalam Menentukan Masalah Kesehatan Prioritasa. Penyebab utama permintaan pelayanan (konsul rajal puskesmas dan rumah sakit)b. Penyebab utama kematian wanita , balita, dan penduduk usia 15-44 tahun c. Penyebab utama cacat (sementara/pemanen)d. Penyakit dan kondisi yang menyebabkan keprihatinan keluarga dan masyarakat e. Penyakit dan kondisi yang menjadi keprihatinan pemimpin politik nasional atau daerah f. Penyakit dan kondisi yang sebenarnya bisa ditangani dengan tindakan pencegahan yang cost effective dan teknologi tersedia g. Sindrom, penyakit, dan kondisi yang menjadi tujuan dan target upaya eradikasi, eliminasi & pengendalian internasional & nasional)h. Penyakit dan kondisi (yang secara tidak proporsional) merugikan kelompok penduduk miskin dan rentan i. Penyakit dan kondisi yang cenderung meningkat
Kriteria pelayanan kesehatan esential yg akan ditingkatkan kinerjanyaa. Pelayanan yang kinerjanya saat ini memiliki kesenjangan terbesar b. Pelayanan yang dirasa masyarakat dan pemimpin politik : sangat penting dan tidak terselenggara dengan baik (ketidakpuasan konsumen)c. Pelayanan yang kemungkinan bisa mendapat dukungan keuangan tambahan/dukungan lain dari pemda, masy, LSM, badan internasional, sumber lain (prioritas kepentingan politis & organisasi)
Kriteria menentukan wilayah kerja puskesmas yang akan ditingkatkan kinerjanya :a. Masalah kesehatan paling banyak terjadi b. Kinerja pelayanan kesehatan esential prioritas paling rendah c. Mayoritas penduduknya miskin, paling butuh tapi akses rendah d. Mempunyai karakteristik/ fc.resiko khusus spt pengungsi, penduduk migran, bencana e. Kondisi alam tdk mendukung, kelompok penduduk bresiko thd masalah kesehatan prioritas yg sedang ditangani
Cara yang ditempuh :a. Tujuan utama; mengurangi besarnya masalah kesehatan prioritas b. Mengembangkan intervensi strategis sesuai prioritas daerah c. Meningkatkan penyelenggaraan yankes esential terpilih agar target kinerja SPM tercapai segera dlm waktu singkat d. Efisien dalam menggunakan sumber daya, staf, sarana, obat, bahan medis & anggaran e. Postive health externalitiesf. Cost effectiveness yang tinggi g. Aspek kesetaraan
Cara dan aturan dasar proses perencanaan peningkatan kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan proses Learning By Doing. Proses yang diterapkan untuk mendukung Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan merupakan pendekatan group learning by doing (belajar sambil melakukan kegiatan secara berkelompok) yang telah terbukti mampu meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dalam hal jangkauan dan kualitas. Proses ini didasarkan pada metodologi perencanaan desentralisasi program kesehatan yang telah diterapkan selama lebih dari 35 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah berhasil menggunakan pendekatan ini untuk perencanaan dan penyusunan program di bidang kesehatan.Pelaksanaan perubahan akan berhasil jika orang-orang yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mengelola pelayanan kesehatan terlibat langsung sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan. Kerjasama antar anggota tim perencana akan menumbuhkan semangat tim yang nantinya akan memperkokoh upaya tim pada saat pelaksanaan kegiatan, dan ketika menghadapi serta mengatasi hambatan. Pembelajaran akan menjadi lebih baik bila data, strategi, dan rencana yang dihasilkan selama perencanaan dijadikan dokumen perencanaan dan pemantauan sebenarnya, yang nantinya digunakan dan disempurnakan oleh tim selama periode pelaksanaan.

Prasyarat Keberhasilan1. Anggota Tim Perencana Kesehatan Kabupaten/kota terdiri dari wakil bidang pelayanan dan program yang terkait.2. Tim Perencana Kesehatan mengetahui dan menerima tanggung jawab yang ditugaskan pada mereka untuk menyelenggarakan kewenangan wajib dan mencapai target SPM.3. Tim Perencana Kesehatan melaksanakan intervensi dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan sesedikit-mungkin sumber daya tambahan.4. Tim menyadari bahwa dinas kesehatan mempunyai peran yang penting bagi keberhasilan sistem kesehatan nasional dalam mencapai tujuan kesehatan nasional, dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya5. Proses ini bukan merupakan suatu pelatihan, tetapi adalah proses perencanaan yang sebenarnya.
Sesi-sesi Selama Proses Peningkatan Kinerja1. Penjelasan singkat oleh fasilitator mengenai tujuan, format dan materi yang tersedia, serta langkah, dan hasil yang harus dibuat pada setiap sesi. Penjelasan singkat ini biasanya berlangsung selama 15 menit. Tidak akan ada pemberian ceramah. Jika ada subtim yang menemui kesulitan, pedoman yang lebih rinci disediakan pada hand-out, atau jika perlu, diadakan sesi khusus di malam hari.2. Tugas dalam kerja kelompoka. Menunjuk moderator dan notulen selama sesi;b. Meninjau dan menyepakati langkah-langkah dan hasil-hasil yang diminta;c. Melaksanakan langkah-langkah yang diwajibkan melalui diskusi, pengambilan keputusan dan hasil-hasil yang dibuat oleh anggota kelompok kerja;d. Menyelesaikan hasil-hasil dalam format yang telah disediakan (atau disesuaikan), dan menyiapkan presentasi.3. Presentasi pleno untuk menyajikan hasilDi mana pada saat ini semua komentar dan saran harus diperhatikan dan dicatat untuk menyempurnakan hasil-hasil yang telah dibuat.
Hambatan dalam pelayanan kesehatan dan penyebab utamaa. Kondisi dalam hal pelayanan 1. Kinerja staf yang tidak memadai a. Jumlah staf kurang b. Pelatihan/keterampilan kurang c. Motivasi rendah d. Sikap yg buruk thd konsumen 2. Sarana yg tidak memadai a. Jumlah & lokasi sarana tidak memadai b. Perawatan tidak memadai sehingga sarana/peralatan terlihat buruk a. Peralatan tidak lengkap /tidak dirawat b. Transportasi & komunikasi tidak memadai 3. Anggaran yang tidak memadai untuk gaji, obat-obatan, biaya operasional dan perawatan b. Kesulitan di masyarakat1. Rendahnya kesadaran thd mslh kes, cara mencegah & mengatasi 2. Kurangnya rasa penghargaan thd efektivitas pelayana kesehatan yang disediakan 3. Sulitnya akses thd yankes yg layak (jarak, biaya, diskriminasi)4. Kurangnya partisipasi & dukungan masy thd upaya promosi & pencegahan penyakit c. Kesulitan di lingkungan (secara kontekstual)1. Kurangnya dukungan dari Bappeda, DPRD2. Kurangnya kerjasama & dukungan dari sektor lain3. Kerusuhan massal, keamanan, bencana alam
Strategi Peningkatan Kinerjaa. Tinjau kembali masalah kesehatan prioritas dan hambatan b. Bahas target, hambatan, gagasan utk mencapai target dan mengurangi hambatan c. Bahas semua gagasan yang telah dibuat, urutkan berdasarkan potensi efektivitas dan kelayakan d. Buat elemen strategi e. Hitung target pelayanan
Strategi lain untuk mencapai peningkatan kinerja upaya kesehatan adalah sebagai berikut :1. Mengembangkan Sistem Informasi KesehatanUntuk kesinambungan dan percepatan pembangunan kesehatan, hasil–hasil pengembangan pembangunan kesehatan dilembagakan dengan memberikan dukungan dan fasilitas dalam bentuk standar operasional prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak, untuk pengelolaan informasi bidang kesehatan dan system kesehatan daerah2. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan jejaring pembangunan kesehatanPermasalahan kesehatan merupakan upaya yang terus menerus harus dikelola secara menyeluruh serta tidak terpisahkan menurut jenjang administrasi pemerintahan sehingga perlu dikoordinasikan dan dikembangkan jejaring pembangunan kesehatan3. Meningkatkan AkuntabilitasBerdasarkan RPJM maka Dinas Kesehatan menyelenggarakan pemangunan kesehatan secara demokratis, berkepastian hokum, terbuka (Transparan), rasional, professional, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan bebas dari KKN. Pengawasan pembangunan kesehatan baik pengawasan melekat, maupun pengawasan fungsional dilakukan sesuai peraturan yang berlaku4. Mewujudkan komitmen pelaksanaan pembangunan kesehatanUpaya sosialisasi berbagai permasalahan pembangunan kesehatan harus terus ditingkatkan agar masyarakat dn swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, selain perlu dilaksanakan upaya advokasi kepada para penentu kebijakan dikalangan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya komitmen, dukungan, sinergisme pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan, Dinas kesehatan memberikan pembinaan kepada rumah sakit dan puskesmas dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi pembangunan kesehatan.
Gagasan strategis :a. Mendukung visi Depkes, mampu mencapai peningkatan besar dlm kinerja yan (khusunya yankes) dlm waktu 12 bln b. Inovatif dan feasible (layak dikerjakan)c. Dukungan dan keterlibatan masyarakatd. Mempunyai hubungan kerjasama dan kemitraan (dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah, lembaga donor, dan lain-lain.)e. Perhatian dipusatkan pada wilayah puskesmas, masyarakat dan keluarga yg paling membutuhkan tapi paling tidak terlayani f. Berkesinambungan (SDM dan dana)g. Menarik bagi Bappeda dan Pemdah. Mendorong keterlibatan dokter swasta dan LSM lokali. Memberikan perhatian khusus pada gagasan strategis yang berpotensi menguntungkan pelayanan kesehatan esensialj. Memberikan perhatian khusus untuk memantau jumlah penduduk, besarnya kelompok sasaran, besarnya masalah kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan yang diprioritaskan
Kebijakan PemerintahKebijakan Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja usaha kesehatan dilaksanakan dengan mengarahkan pada :1. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan kesehatan2. Pengembangan jaminan kesehatan pada penduduk terutama keluarga miskin3. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pendayagunaan tenaga kesehatan4. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan6. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan7. Penaggulangan gizi buruk terutamamasyarakat miskin

Sumber :
Astiena, Dr. Adila Kasni, MARS. 2009. Materi Kuliah Peningkatan Kinerja Upaya Kesehatan. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas“Sistem Administrasi Kesehatan Terpadu Sebagai Upaya Peningkatan” dikutip dari http://robeeon.net/search/. 22 Oktober 2009 jam 19:15 WIB“Kinerja kesehatan” dikutip dari http://dinkes.kutaikartanegarab.go.id/id/index.php?su-zbaction-=showfull&id=123731954&archiev. 22 Oktober 2009. 19:30 WIB“Kinerja Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat” dikutip dari http://syair79.wordpress.com. 22 Oktober 2009. 20:05 WIB

Posted in Uncategorized

REFORMASI KESEHATAN DAN DESENTRALISASI SISTEM KESEHATAN

Nilna R.Isna — Wed, 06 Jan 2010 12:54:34 +0000

RESUME PERFORMANCE SISTEM KESEHATAN

REFORMASI KESEHATAN DAN DESENTRALISASI SISTEM KESEHATAN

Nilna Rahmi Isna

07122009

nilna.isna@yahoo.com

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

2009

Desentralisasi merupakan fenomena yang kompleks dan sulit didefenisikan. Defenisinya bersifat kontekstual karena tergantung pada konteks historis, institusional, serta politis di masing-masing Negara. Namun, secara umum desentralisasi dapat didefenisikan sebagai pemindahan tanggung jawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembangkitan, serta pemanfaatan sumber daya serta kewenangan administrative dari pemerintah pusat ke : 1) unit-unit territorial pemerintah pusat atau kementrian, 2) tingkat pemerintahan yang lebih rendah, 3) organisasi semi otonom, 4) badan otoritas regional, 5) organisasi nonpemerintah atau organisasi yang bersifat sukarela.

Menurut teori Dennis Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, terdapat empat bentuk desentralisasi : 1) Dekonsentrasi, 2) Devolusi, 3) Delegasi, dan 4) privatisasi. Dalam perkembangannya, analisis desentralisasi kesehatan dengan hanya menggunakan administrasi public belumlah cukup untuk menjabarkan proses implementasi desentralisasi serta implikasinya. Hal ini karena teori ini hanya menjelaskan tingkat dan bentuk kepemerintahan yang melimpahkan kewenangan dan pihak yang menerima transfer tersebut. Teori ini tidak memadai untuk menganalisis fungsi-fungsi dan tugas yang dilimpahkan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.

Sejarah desentralisasi kesehatan juga mengikuti perkembangan desentralisasi dalam kepemerintahan. Secara global, selama tahun 1950-an dan 1960-an, Negara mempunyai peranan sentral yang kuat dalam pembangunan. Di berbagai negara berkembang terutama Afrika dan Asia Tenggara, pelayanan kesehatan masyarakat tumbuh sebagai respon terhadap gagasan pemerintah pusat untuk menyediakan pelayanan kesehatan di area pedesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah tidak banyak berperan dalam hal ini. Pengambilan keputusan dalam hal pelayanan kesehatan pada saat itu sangat bersifat sentralistik, sehingga daerah mempunyai kemampuan administrative serta manajerial yang rendah. Namin demikian, pemerintah tidak memonopoli dalam kepemilikan pelayanan kesehtan. Banyak terdapat pelayanan kesehatan yang bersifat sukarela, terutama yang dirintis oleh lembaga swadaya masyarakat atau keagamaan.

Pada masa itu, perumusan kebijakan kesehatan banyak dipengaruhi oleh kalangan elit medis. Namun kemudian dominasi paradigma medis (misalnya kebijakan yang terlalu terfokus pada obat dan pelayanan kesehatan kuratif) dalam kebijakan kesehatan mulai dipertanyakan dari segi epidemiologi dan ekonomis. Kemudian, deklarasi Alma Ata tahun 1978 yang berfokus pada peningkatan peran pelayanan kesehatan primer ternyata mampu memicu proses reformasi, sehingga arena kebijakan kesehatan bertambah.

Sebelum desentralisasi, sistem informasi merupakan bagian dari program-program vertikal, seringkali didorong oleh badan internasional atau lembaga donor. Program pemberantasan malaria yang kemudian berubah menjadi pengendalian malaria, imunisasi (expanded program for immunization), pengendalian tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, didukung dengan sistem informasi yang dirancang di pusat. Sebagai upaya penyeragaman sistem informasi, telah dirancang pelbagai perangkat lunak yang didistribusikan secara cuma-cuma, misalnya RADIX untuk pengelolaan obat di gudang farmasi, SIMKA untuk data tenaga kesehatan, dan lain-lain.

Sistem informasi yang mengikuti program-program vertikal menjadi kurang terkoordinasi, sehingga dengan mudah terjadi duplikasi data atau sebaliknya, data yang dibutuhkan tidak dikumpulkan. Data penyakit menular dilaporkan ke direktorat-direktorat di lingkungan P2M, data pelayanan puskesmas dilaporkan ke Binkesmas, sedangkan data rumah sakit dilaporkan ke Yanmedik. Survei-survei kesehatan yang memberikan informasi tentang demografi dan kesehatan komunitas dikelola oleh Balitbang. Tidak ada rancangan atau arsitektur database yang memudahkan integrasi dan analisis data sehingga program-program kesehatan lebih terarah dan berdaya guna.

Pada era desentralisasi, masalah menonjol yang dihadapi adalah perubahan struktur dan fungsi sumber daya manusia, khususnya di tingkat distrik dan provinsi, setelah peleburan kantor wilayah dan kantor Depkes.

Perubahan sistem informasi kesehatan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten semenjak era desentralisasi, sebenarnya tidak hanya dipicu oleh kebijakan itu sendiri (seakan-akan menimbulkan korban sistem informasi kesehatan nasional yang mengalami kekosongan data dan informasi) tetapi juga didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat serta difusi teknologi tersebut di sektor kesehatan secara meluas. Aturan yang lebih inci dan mendalam dalam hal pemanfaatan teknologi informasi (informatika) dan pembinaan teknis kepada para petugas di daerah akan mencakup konsep data kesehatan masyarakat (tidak hanya penyakit dan status kesehatan, tetapi juga sumber daya dan indikator kinerja manajemen pelayanan kesehatan), standar dan aturan website dinas kesehatan sebagai data repository maupun format pertukaran data serta interoperabilitas data antar organisasi.

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

SKN berguna untuk 1) Mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, 2) Memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJPK Th 2005-2025, 3) memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, 4) Melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, 5) Meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.

SKN memiliki azas antara lain perikemanusiaan, pemberdayaan & kemandirian, adil & merata, dan pengutamaan & manfaat yang secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan kesehatan harus diupayakan secara terintegrasi antara Pusat dan Daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: a) Berpihak pada Rakyat, b) Bertindak Cepat dan Tepat, c) Kerjasama Tim, d) Integritas yang tinggi, e) Transparansi dan Akuntabel

Terdapat 7 subsistem SKN antara lain upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; SDM kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman; manajeemen dan informasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat.

Subsistem Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM ) dan upaya kesehatan perorangan ( UKP ) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.

Prinsip – prinsip upaya kesehatan antara lain 1) UKM oleh pemerintah dengan peran aktif masayarakat, 2) UKP oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sementara penyelenggaraan UKM dan UKP menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berjenjang; mengikuti prinsip profesional, ekonomis, sesuai moral dan etika bangsa; dan didasarkan atas perkembangan mutakhir iptek kedokteran dan kesehatan.

Usaha Kesehatan Perorangan ( UKP ) merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan tiga tingkatan, yaitu, primer sekunder, dan tersier.

Usaha kesehatan perorangan primer yaitu pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan, dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style). Didukung yankes perorangan sekunder dalam sistem rujukan yang timbal balik . Fasilitas penunjang seperti apotik, Optik, laboratorium, dan lain-lain.

Upaya kesehatan sekunder yaitu upaya kesehatan rujukan spesialistik, yang terdiri dari pelayanan kesehatan rujukan perorangan, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dapat dibantu dengan fasilitas kesehatan penunjang, antara lain: apotik, optik, laboratorium dan lain sebagainya. Sarana yankes sekunder dapat dijadikan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Upaya kesehatan tersier yaitu upaya kesehatan rujukan sub-spesialistik, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan rujukan, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional.

Sumber :

“Sistem Kesehatan Nasional” dikutip dari http://www.depkes.go.id/do-wnloads/SKN%20final.pdf. 28 September 2009. 16:09:00

“Rancangan Sistem Kesehatan Nasional” dikutip dari http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/buletin/II012004/DiskusiOnlineRancanganSKN.pdf. 5 Oktober 2009. 13.14.08

“Pengaruh Desentralisasi Kesehatan” dikutip dari http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/moduldhs/bahan_bacaan_umum/Bab%2010%20Desentralisasidan%20Sistem%20Informasi%20Kesehatan%20Pusat,%20Provinsi%20dan%20Kabupaten%20Kota.pdf. 28 Oktober 2009. 20:00:00

REFORMASI KESEHATAN DAN DESENTRALISASI SISTEM KESEHATAN
Desentralisasi merupakan fenomena yang kompleks dan sulit didefenisikan. Defenisinya bersifat kontekstual karena tergantung pada konteks historis, institusional, serta politis di masing-masing Negara. Namun, secara umum desentralisasi dapat didefenisikan sebagai pemindahan tanggung jawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembangkitan, serta pemanfaatan sumber daya serta kewenangan administrative dari pemerintah pusat ke : 1) unit-unit territorial pemerintah pusat atau kementrian, 2) tingkat pemerintahan yang lebih rendah, 3) organisasi semi otonom, 4) badan otoritas regional, 5) organisasi nonpemerintah atau organisasi yang bersifat sukarela.Menurut teori Dennis Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, terdapat empat bentuk desentralisasi : 1) Dekonsentrasi, 2) Devolusi, 3) Delegasi, dan 4) privatisasi. Dalam perkembangannya, analisis desentralisasi kesehatan dengan hanya menggunakan administrasi public belumlah cukup untuk menjabarkan proses implementasi desentralisasi serta implikasinya. Hal ini karena teori ini hanya menjelaskan tingkat dan bentuk kepemerintahan yang melimpahkan kewenangan dan pihak yang menerima transfer tersebut. Teori ini tidak memadai untuk menganalisis fungsi-fungsi dan tugas yang dilimpahkan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Sejarah desentralisasi kesehatan juga mengikuti perkembangan desentralisasi dalam kepemerintahan. Secara global, selama tahun 1950-an dan 1960-an, Negara mempunyai peranan sentral yang kuat dalam pembangunan. Di berbagai negara berkembang terutama Afrika dan Asia Tenggara, pelayanan kesehatan masyarakat tumbuh sebagai respon terhadap gagasan pemerintah pusat untuk menyediakan pelayanan kesehatan di area pedesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah tidak banyak berperan dalam hal ini. Pengambilan keputusan dalam hal pelayanan kesehatan pada saat itu sangat bersifat sentralistik, sehingga daerah mempunyai kemampuan administrative serta manajerial yang rendah. Namin demikian, pemerintah tidak memonopoli dalam kepemilikan pelayanan kesehtan. Banyak terdapat pelayanan kesehatan yang bersifat sukarela, terutama yang dirintis oleh lembaga swadaya masyarakat atau keagamaan.Pada masa itu, perumusan kebijakan kesehatan banyak dipengaruhi oleh kalangan elit medis. Namun kemudian dominasi paradigma medis (misalnya kebijakan yang terlalu terfokus pada obat dan pelayanan kesehatan kuratif) dalam kebijakan kesehatan mulai dipertanyakan dari segi epidemiologi dan ekonomis. Kemudian, deklarasi Alma Ata tahun 1978 yang berfokus pada peningkatan peran pelayanan kesehatan primer ternyata mampu memicu proses reformasi, sehingga arena kebijakan kesehatan bertambah.Sebelum desentralisasi, sistem informasi merupakan bagian dari program-program vertikal, seringkali didorong oleh badan internasional atau lembaga donor. Program pemberantasan malaria yang kemudian berubah menjadi pengendalian malaria, imunisasi (expanded program for immunization), pengendalian tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, didukung dengan sistem informasi yang dirancang di pusat. Sebagai upaya penyeragaman sistem informasi, telah dirancang pelbagai perangkat lunak yang didistribusikan secara cuma-cuma, misalnya RADIX untuk pengelolaan obat di gudang farmasi, SIMKA untuk data tenaga kesehatan, dan lain-lain.Sistem informasi yang mengikuti program-program vertikal menjadi kurang terkoordinasi, sehingga dengan mudah terjadi duplikasi data atau sebaliknya, data yang dibutuhkan tidak dikumpulkan. Data penyakit menular dilaporkan ke direktorat-direktorat di lingkungan P2M, data pelayanan puskesmas dilaporkan ke Binkesmas, sedangkan data rumah sakit dilaporkan ke Yanmedik. Survei-survei kesehatan yang memberikan informasi tentang demografi dan kesehatan komunitas dikelola oleh Balitbang. Tidak ada rancangan atau arsitektur database yang memudahkan integrasi dan analisis data sehingga program-program kesehatan lebih terarah dan berdaya guna.Pada era desentralisasi, masalah menonjol yang dihadapi adalah perubahan struktur dan fungsi sumber daya manusia, khususnya di tingkat distrik dan provinsi, setelah peleburan kantor wilayah dan kantor Depkes.Perubahan sistem informasi kesehatan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten semenjak era desentralisasi, sebenarnya tidak hanya dipicu oleh kebijakan itu sendiri (seakan-akan menimbulkan korban sistem informasi kesehatan nasional yang mengalami kekosongan data dan informasi) tetapi juga didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat serta difusi teknologi tersebut di sektor kesehatan secara meluas. Aturan yang lebih inci dan mendalam dalam hal pemanfaatan teknologi informasi (informatika) dan pembinaan teknis kepada para petugas di daerah akan mencakup konsep data kesehatan masyarakat (tidak hanya penyakit dan status kesehatan, tetapi juga sumber daya dan indikator kinerja manajemen pelayanan kesehatan), standar dan aturan website dinas kesehatan sebagai data repository maupun format pertukaran data serta interoperabilitas data antar organisasi.
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.SKN berguna untuk 1) Mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, 2) Memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi RPJPK Th 2005-2025, 3) memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, 4) Melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, 5) Meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. SKN memiliki azas antara lain perikemanusiaan, pemberdayaan & kemandirian, adil & merata, dan pengutamaan & manfaat yang secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunan kesehatan harus diupayakan secara terintegrasi antara Pusat dan Daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: a) Berpihak pada Rakyat, b) Bertindak Cepat dan Tepat, c) Kerjasama Tim, d) Integritas yang tinggi, e) Transparansi dan Akuntabel Terdapat 7 subsistem SKN antara lain upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; SDM kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman; manajeemen dan informasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat.Subsistem Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM ) dan upaya kesehatan perorangan ( UKP ) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.Prinsip – prinsip upaya kesehatan antara lain 1) UKM oleh pemerintah dengan peran aktif masayarakat, 2) UKP oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sementara penyelenggaraan UKM dan UKP menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berjenjang; mengikuti prinsip profesional, ekonomis, sesuai moral dan etika bangsa; dan didasarkan atas perkembangan mutakhir iptek kedokteran dan kesehatan.Usaha Kesehatan Perorangan ( UKP ) merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan tiga tingkatan, yaitu, primer sekunder, dan tersier.Usaha kesehatan perorangan primer yaitu pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan, dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style). Didukung yankes perorangan sekunder dalam sistem rujukan yang timbal balik . Fasilitas penunjang seperti apotik, Optik, laboratorium, dan lain-lain. Upaya kesehatan sekunder yaitu upaya kesehatan rujukan spesialistik, yang terdiri dari pelayanan kesehatan rujukan perorangan, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dapat dibantu dengan fasilitas kesehatan penunjang, antara lain: apotik, optik, laboratorium dan lain sebagainya. Sarana yankes sekunder dapat dijadikan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.Upaya kesehatan tersier yaitu upaya kesehatan rujukan sub-spesialistik, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan rujukan, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional.
Sumber :
“Sistem Kesehatan Nasional” dikutip dari http://www.depkes.go.id/do-wnloads/SKN%20final.pdf. 28 September 2009. 16:09:00
“Rancangan Sistem Kesehatan Nasional” dikutip dari http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/buletin/II012004/DiskusiOnlineRancanganSKN.pdf. 5 Oktober 2009. 13.14.08
“Pengaruh Desentralisasi Kesehatan” dikutip dari http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/moduldhs/bahan_bacaan_umum/Bab%2010%20Desentralisasidan%20Sistem%20Informasi%20Kesehatan%20Pusat,%20Provinsi%20dan%20Kabupaten%20Kota.pdf. 28 Oktober 2009. 20:00:00

Posted in Uncategorized

Pengantar Asuransi Kesehatan

Nilna R.Isna — Sun, 15 Nov 2009 14:38:12 +0000

PENGANTAR ASURANSI KESEHATAN

Asuransi adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.
Asuransi adalah suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya dipikul bersama melalui prinsip kegotongroyongan dalam mengatasi pembiayaan kesehatan oleh masyarakat yaitu dengan sistem konstribusi terorganisir yang dilaksanakan secara pra-upaya.
Latar belakang adanya asuransi kesehatan :
1. Subsistem pembiayaan
- Upaya meningkatkan dana
- Perbaiki penyebaran dan pemanfaatan dana
- Mengendalikan biaya
2. Sifat/Ciri Pelayanan kesehatan
- Uncertainty = ketidakpastian akan kebutuhan pelayanan kesehatan, baik tempat, waktu, maupun besar biaya.
- Asimetry Information = dimana pasien berada pada posisi lemah
- Eksternality = sakit seseorang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar
3. Merupakan respon atas peningkatan biaya kesehatan
Hal ini diakibatkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan demand masyarakat, peningkatan pertumbuhan dan perkembangan teknologi / industri kedokteran, peran swasta lebih tinggi, jumlah penduduk lebih banyak, dan masalah kesehatan semakin besar baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
4. Kemampuan pemerintah terbatas.
Oleh karena itu, perlu mobilisasi dana dari masyarakat.
Bentuk Pokok Sistem Kesehatan
1. Policy Maker
Pemerintah yang merumuskan kebijakan
2. Health Consumer
Pasien atau peserta asuransi yang memanfaatkan
3. Health Provider
Penyelenggara upaya kesehatan

Secara umum, ada 3 pelaksanaan sistem kesehatan
1. Monopoli pemerintah
Semua upaya kesehatan dilakukan oleh pemerintah, ex : negara sosialis
2. Dominasi pemerintah
Peran pemerintah lebih besar, pengaruh swasta sedikit sekali, ex : negara berkembang
3. Dominasi swasta
Peran pemerintah lebih kecil, pengaruh swasta lebih besar, ex: negara maju

Posted in Uncategorized

Pendahuluan Survailans Epidemiologi

Nilna R.Isna — Mon, 23 Feb 2009 14:31:17 +0000

Survailans Epidemiologi
Pertemuan I
dr. Edison, M.PH

Survailans  kegiatan pencegahan dan penanggulangan dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara teratur dan terus menerus.

Ruang lingkup survailans :
Menurut tempat terdiri dari : masyarakat dan rumah sakit

Kegunaan survailans :
1.    Menjelaskan pola penyakit yang sedang berkembang
2.    Monitoring kecendrungan endemis
3.    Mempelajari riwayat alamiah penyakit
4.    Memberikan informasi dan data dasar untuk proyeksi pelayanan kesehatan di masa datang
5.    Memantau pelaksanaan dan daya guna program pengendalian
6.    Membantu menetapkan masalah prioritas
7.    Identifikasi kelompok risiko tinggi

Kegiatan Survailans
1.    Pengumpulan data  secara kontinu dan sistematik
2.    Pengolahan, analisis, dan interpretasi
3.    Diseminasi

Ad. 1 Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data, ketahui dulu kriteria penyakit
Jenis survailans :
1. Survai aktif = petugas kesehatan langsung ke lapangan

Surveilans Aktif : data dikumpulkan oleh petugas kesehatan ( ke lapangan ) yang telah ditugaskan secara teratur yaitu : data kasus baru, data yang telah ditentukan, data tambahan yang diperlukan.
Survailans Aktif dilakukan apabila :
a.    Ada penyakit baru yang ditemukan, ex: chikunguya
b.    Bentuk penularan yang sedang dalam pengamatan, ex: flu burung
c.    Perkiraan peningkatan risiko krn perubahan musim, ex: pada musim hujan tjd DHF, musim durian banyak kejadian hipertensi
d.    Ada penyakit baru yang muncul pada populasi tertentu
e.    Masa transisi penyakit yang baru dibasmi
f.    Penyakit yang baru dibasmi, memperlihatkan insiden yang meningkat.

2. Survai pasif = petugas kesehatan menerima laporan

Survailans Pasif : dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui penerimaan laporan oleh petugas kesehatan dari sumber data surveillans.
Alat pengumpul data : kuesioner

Dua hal yang penting dalam membuat kuesioner :
1. diskripsi indikator yang diharapkan
2. membuat variabel lebih operasional

Contoh : indikator derajat kesehatan ibu hamil
Variabel-variabelnya adalah :
- jumlah kunjungan ANC
- tenaga kesehatan yang dikunjungi
- keluhan kehamilan
- tempat layanan, jlh tablet besi yang dikonsumsi
- ukuran lingkar lengan atas, dsb.

Tujuan Pengumpulan Data :
1.    Menentukan kelompok risiko terbesar dari penyakit
2.    Menentukan jenis agen dan karakteristiknya
3.    Menentukan reservoir dari penyakit infeksi
4.    Memastikan keadaan berlangsungnya transmisi
5.    Mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan

Jenis Data :
1. Data primer : untuk menjawab tujuan surveillans
2. Data Sekunder : harus akurat dan valid

Sumber Data Survailans :
1.    Pencatatan kematian
2.    Laporan penyakit ( sumber terpenting )
3.    Laporan KLB / Wabah
4.    Pemeriksaan laboratorium
5.    Penyelidikan peristiwa penyakit
6.    Penyelidikan wabah
7.    Survei penyakit
8.    Penyelidikan tentang distribusi vektor dan reservoir
9.    Penggunaan obat-obatan, sera dan vaksin
10.    Keterangan tentang penduduk serta lingkungannya
11.    RS, praktek umum, absen kerja, sekolah, SKRT.

Ad.2 Pengolahan, Analisis, Interpretasi
Tujuannya untuk melihat :
a. variabel2 yg dpt menggambarkan masalah
b. faktor2 yang mempengaruhinya
c. tujuan dari sistem surveilans

Berdasarkan analisis dan interpretasi dibuat :
a. tanggapan dan saran tindakan dalam masalah yg ada
b. menentukan prioritas masalah.

Analisis data menurut : – person, tempat, waktu.

Waktu analisis dan Interpretasi harus :
1. Memahami kualitas data dan mencari metode terbaik untuk menarik kesimpulan
2. Menarik kesimpulan dari suatu rangkaian data deskriptif
a. kecendrungan waktu
b. perbandingan kejadian penyakit pd populasi berbeda
c. perbandingan dari suatu kecendrungan

Penyajian data dalam bentuk :
- Teks
- Tabel
- Grafik

Ad. 3 Diseminasi
Tujuannya untuk mendapatkan feedback agar pengumpulan data di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Diseminasi berguna kepada :
a.    Orang-orang yang mengumpulkan data
b.    Decision Maker
c.    Orang-orang tertentu, ex: pakar
d.    Masyarakat

Pelaksanaan diseminasi dapat berupa :
a.    Buletin dan laporan
b.    Seminar
c.    Symposium
d.    laporan

Posted in Survailans Epidemiologi

Food Etnich

Nilna R.Isna — Thu, 19 Feb 2009 02:43:39 +0000

Diet dan Gizi Masyarakat
Pertemuan II
Deni Elnovriza, S.PT, M.Kes

Pola konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah rata-rata konsumsi pangan per orang per hari yang dimakan dalam jangka waktu tertentu.

Pangan asli adalah pangan yang asal-usulnya ditemukan di suatu daerah.

Konsumsi berubah karena ekosistem berubah

Konsumsi oangan dibentuk dari beberapa faktor :
1.    Geografis (bahan yang tersedia)
2.    Sosial (gaya hidup), meliputi status sosial dan struktur sosial
3.    Psikologis, ex : alergi dan stress
4.    Agama dan kepercayaan
5.    Ekonomi, terkait pendidikan, pekerjaan, dll
6.    Politik
Perbedaan menu pada food ethnic biasanya terjadi pada :
•    Bahan dasar
•    Teknik memasak
•    Prinsip rasa

Posted in Diet dan Gizi Masyarakat